Oleh: Troy Evelon Pomalingo
(Ketua Dewan Pembina Pro Jurnalismedia Siber)
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik dunia, perlambatan ekonomi internasional, konflik di kawasan Timur Tengah, hingga rivalitas Amerika Serikat dan China menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan baru berupaya membangun citra sebagai pemerintahan yang kuat, cepat, nasionalis, dan berorientasi pada stabilitas nasional.
Namun sebagaimana pemerintahan pada umumnya, keberhasilan selalu berjalan berdampingan dengan kritik dan berbagai kekurangan. Karena itu, penilaian terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dilakukan secara objektif dan ilmiah, dengan melihat berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan nasional.
1. Tinjauan Politik: Stabilitas Kuat, tetapi Bayang-Bayang Sentralisasi Kekuasaan
Dari sisi politik, pemerintahan Prabowo–Gibran relatif berhasil menciptakan stabilitas nasional pada awal masa pemerintahannya. Koalisi besar yang mendukung pemerintah membuat hubungan antara eksekutif dan legislatif terlihat lebih harmonis dibandingkan periode politik sebelumnya yang sangat terpolarisasi.
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo juga tercatat cukup tinggi pada tahun pertama pemerintahannya. Berbagai survei nasional menunjukkan tingkat approval berada di kisaran 78 persen, terutama dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap ketegasan kepemimpinan, program bantuan sosial, serta perhatian pemerintah terhadap isu keamanan nasional.
Meski demikian, stabilitas politik yang terlalu dominan juga memunculkan sejumlah kritik. Beberapa pengamat menilai kuatnya koalisi pemerintah berpotensi melemahkan fungsi oposisi dan pengawasan demokrasi. Di sisi lain, meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam beberapa sektor sipil turut menimbulkan kekhawatiran dari sebagian kalangan yang menilai hal tersebut dapat menggeser semangat reformasi pasca-1998.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju model pemerintahan yang lebih sentralistik dan berorientasi pada stabilitas nasional. Jika tidak diimbangi dengan penguatan demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil, kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat memunculkan ketegangan politik baru.
2. Tinjauan Ekonomi: Ambisi Besar, tetapi Tekanan Fiskal Menjadi Tantangan
Pemerintahan Prabowo–Gibran membawa visi ekonomi yang cukup ambisius, terutama melalui program makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, industrialisasi nasional, serta penguatan sektor pertahanan negara.
Secara makroekonomi, Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5 persen menurut berbagai proyeksi IMF, Bank Dunia, dan pemerintah Indonesia. Bank Dunia juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, terutama karena ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi.
Pemerintah mulai mendorong hilirisasi sumber daya alam, industrialisasi berbasis nasional, serta penguatan ekonomi digital. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Namun demikian, sejumlah tantangan besar masih membayangi:
• Program sosial berskala besar membutuhkan anggaran yang sangat tinggi.
• Defisit fiskal berpotensi meningkat apabila penerimaan negara tidak tumbuh signifikan.
• Investor global mulai mencermati risiko terhadap disiplin fiskal Indonesia.
• Target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih dianggap terlalu optimistis oleh banyak lembaga internasional.
IMF sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era Prabowo cenderung berada di kisaran 5–5,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan struktural Indonesia, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, lemahnya sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta ketergantungan pada komoditas, belum sepenuhnya terselesaikan.
Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki visi ekonomi besar, tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara populisme fiskal dan disiplin anggaran negara.
3. Tinjauan Sosial Budaya: Nasionalisme Menguat, tetapi Polarisasi Sosial Masih Ada
Di bidang sosial budaya, pemerintahan Prabowo–Gibran cenderung membawa narasi nasionalisme yang cukup kuat. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun rasa kebangsaan dan optimisme masyarakat, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu.
Program makan bergizi gratis, penguatan ketahanan pangan, serta retorika mengenai “Indonesia kuat” memberikan efek psikologis positif bagi sebagian masyarakat bawah. Pemerintah juga berupaya membangun citra bahwa negara hadir secara nyata di tengah kehidupan rakyat.
Namun di sisi lain, media sosial masih menjadi arena polarisasi yang cukup tajam. Penyebaran hoaks, propaganda digital, politik identitas, serta disinformasi terus menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial nasional.
Indonesia saat ini memasuki era di mana perang informasi dapat menjadi lebih berbahaya dibanding konflik fisik. Ketika masyarakat semakin mudah diprovokasi oleh narasi digital, maka stabilitas sosial dan budaya dapat terganggu sewaktu-waktu.
Karena itu, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya membangun ekonomi, tetapi juga menjaga persatuan nasional di tengah derasnya arus informasi global.
4. Tinjauan Pertahanan dan Keamanan: Indonesia Semakin Aktif dan Strategis
Bidang pertahanan menjadi salah satu sektor yang paling mendapat perhatian pada era Prabowo–Gibran. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang Prabowo Subianto sebagai mantan Menteri Pertahanan dan tokoh militer.
Pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta penguatan industri pertahanan nasional. Saya mencatat adanya peningkatan anggaran pertahanan sekitar 37 persen dalam rancangan APBN tertentu di era Prabowo.
Indonesia juga mulai mengambil posisi geopolitik yang lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks global yang semakin tidak stabil, langkah ini dipandang penting untuk menjaga posisi strategis Indonesia di tengah persaingan kekuatan dunia.
Namun tantangan keamanan Indonesia ke depan bukan hanya ancaman militer konvensional. Ancaman terbesar justru dapat datang dari:
• perang siber,
• sabotase digital,
• perang informasi,
• gangguan rantai pasok energi,
• serta konflik geopolitik global yang berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.
5. Jika Perang Amerika dan Iran Berkepanjangan: Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran dapat menjadi ancaman serius bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Ada beberapa kemungkinan dampak besar yang perlu diwaspadai.
a. Harga Minyak Dunia Melonjak
Iran berada di kawasan strategis Timur Tengah yang berdekatan dengan Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia. Jika perang berkepanjangan terjadi, maka pasokan energi global berpotensi terganggu.
Akibatnya:
• harga BBM meningkat,
• biaya logistik naik,
• inflasi nasional membesar,
• daya beli masyarakat melemah.
Indonesia yang masih bergantung pada impor energi tentu akan terkena dampak yang cukup besar.
b. Nilai Rupiah Berpotensi Melemah
Dalam situasi perang global, investor biasanya menarik modal dari negara berkembang dan memindahkannya ke aset yang dianggap aman seperti dolar AS dan emas.
Jika kondisi ini terjadi:
• rupiah berpotensi melemah,
• utang luar negeri menjadi lebih mahal,
• biaya impor meningkat,
• pasar keuangan nasional mengalami gejolak.
c. Ancaman terhadap Stabilitas Sosial
Ketika harga pangan dan energi meningkat, masyarakat kelas bawah menjadi kelompok yang paling terdampak. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan inflasi dan menjaga distribusi kebutuhan pokok, maka potensi keresahan sosial dapat meningkat.
d. Indonesia Bisa Mendapat Peluang Strategis
Di sisi lain, konflik global juga dapat membuka peluang baru bagi Indonesia:
• Indonesia dapat menjadi alternatif rantai pasok dunia,
• investasi industri berpotensi berpindah ke Asia Tenggara,
• ekspor komoditas tertentu bisa meningkat,
• posisi geopolitik Indonesia semakin penting sebagai negara nonblok yang stabil.
Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi domestik.
Kesimpulan
Pemerintahan Prabowo–Gibran sejauh ini menunjukkan kombinasi antara nasionalisme yang kuat, stabilitas politik, dan ambisi pembangunan besar. Pemerintah berhasil membangun optimisme publik serta memperkuat posisi Indonesia di bidang pertahanan dan geopolitik.
Meski demikian, tantangan ekonomi, disiplin fiskal, kualitas demokrasi, serta ancaman geopolitik global masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Indonesia saat ini berada di persimpangan sejarah: apakah akan menjadi kekuatan besar baru di Asia, atau justru terjebak dalam tekanan global yang semakin kompleks.
Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kepemimpinan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga persatuan bangsa di tengah badai geopolitik dunia.
Karena itu, sudah sepatutnya seluruh elemen bangsa bergandengan tangan, menjaga persatuan, serta tidak terjebak dalam zona instabilitas yang pada akhirnya hanya akan merugikan kita semua.
